AL-QUR'AN DAN HADITS

GAGASAN UNIVERSALISME ISLAM GUS DUR

Ketika Gus Dur menjelaskan soal universalisme Islam, Gus Dur tidak banyak merujuk secara langsung kepada al-Qur’an atau hadits, sebagaimana sering dipergunakan kelompok Islam modernis. Tetapi, ia merujuk pada teori dalam ushūl al-fiqh yang disebut dharūriyat al-khamsah (lima dasar yang dilindungi agama). Kelima dasar itu adalah:

1. Hifz al-dīn yang dimaknai Gus Dur sebagai keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan berpindah agama.
2. Hifz al-nafs, yang dimaknai keharusan keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hokum.
3. Hifz al-aqli, pemeliharaan atas kecerdasan akal.
4. Hifz al-nasl, keselamatan keluarga dan keturunan.
5. Hifz al-māl, keselamatan hak milik, properti dan profesi dari gangguan dan penggusuran di luar prosedur hukum.

Melalui pandangan yang dirujuk dari pendapat al-Ghazali tersebut, Gus Dur mempergunakan perbendaharaan istilah Islam klasik yang kemudian diberi makna kontekstual. Istilah hifz al-dīn yang semula bermakna memelihara agama, dalam arti orang Islam tidak boleh keluar dari Islam dan memeluk agama lain. Oleh Gus Dur, diartikan menjadi spirit untuk melakukan pembelaan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Demikian juga istilah hifz al-aqli, yang dalam fiqh klasik dicontohkan dengan larangan mengkonsumsi minuman keras, di benak Gus Dur dikaitkan dengan keharusan untuk memelihara dan mengasah kecerdasan. Dengan demikian, Gus Dur, melihat, sebagaimana dijelaskan oleh Rumadi, bahwa:

“Universalisme Islam itu tercermin dalam ajaran-ajaran Islam yang mempunyai kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang dibuktikan dengan memberi perlindungan kepada masyarakat dari kezaliman dan kesewenang-wenangan. Karena itu, pemerintah harus menciptakan sebuah sistem pendidikan yang benar, ruang untuk memperoleh informasi dibuka lebar.”

Lewat pemaknaan yang demikian, konsep universalisme Islam menjadi sangat inklusif (terbuka) dengan berbagai kemungkinan penafsiran modern, sehingga Islam tampak menjadi agama yang terbuka. Dari sini, Gus Dur kemudian memahami bahwa watak inklusif Islam sudah ada sejak masa-masa awal perkembangan Islam. Hal ini dibuktikan dengan kesediaan Islam untuk menerima, berinteraksi, dan menyerap unsur-unsur lain di luar Islam, (termasuk budaya Arab, Yunani, dan Persia dan budaya lainnya). Keterbukaan itu tergambar jelas ketika kaum muslim selama sekian abad menyerap berbagai macam manifestasi kultural dan wawasan keilmuan yang datang dari peradaban lain di sekitarnya.

Watak inklusif Islam, bagi Gus Dur, muncul dalam sejumlah sifat yang dominan dalam bentuk hilangnya batasan etnis, kuatnya pluralitas budaya, heteroginitas politik, dan kehidupan beragama yang eklektik. Watak-watak universalisme ini, digunakan Gus Dur untuk melakukan pengembangan terhadap teologi ahl al-sunnah wa al-jama’ah (Aswaja) khususnya dan teologi Islam umumnya agar lebih dapat menghadapi berbagai perubahan dan tantangan masyarakat.

Jika selama ini paham Aswaja (terutama di lingkungan NU dan Islam umumnya) di Indonesia hanya terkait dengan masalah teologi, fiqih dan tasawuf, maka menurut Gus Dur, pengenalan Aswaja harus diperluas cakupannya yang meliputi pula dasar-dasar umum kehidupan bermasyarakat. Tanpa itu, Aswaja hanya akan sekedar bersifat doktriner tanpa memiliki relevansi sosial yang berarti. Dasar-dasar umum kehidupan bermasyarakat yang dimaksud Gus Dur adalah: Pandangan manusia dan tempatnya dalam kehidupan; pandangan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi; pandangan ekonomis tentang pengaturan kehidupan bermasyarakat; pandangan hubungaan individu dan masyarakat; pandangan tentang tradisi dan dinamisasinya melalui pranata hukum, pendidikan, politik dan budaya; pandangan tentang cara-cara pengembangan masyarakat, dan; pandangan tentang asas-asas internalisasi dan sosialisasi yang dapat dikembangkan dalam konteks doktrin formal yang dapat diterima saat ini.

Gus Dur memaparkan lebih jauh, bahwa jaminan keselamatan fisik warga masyarakat mengharuskan adanya pemerintahan berdasarkan hukum, dengan perlakuan adil kepada semua warga masyarakat tanpa kecuali, sesuai dengan hak masing-masing. Kepastian hukum diharapkan mampu mengembangkan wawasan persamaan hak dan derajat semua warga, sedangkan perlakuan adil menjamin terwujudnya keadilan sosial yang merupakan wujud paling jelas dari universalitasme. Keadilan sosial ini sendiri dalam bentuk yang universal, sejak awal telah diperintahkan dalam ajaran Islam, di antaranya QS. al-Ma’idah, ayat 8: “…Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa, dan bertaqwalah kepada Allah…” (QS. al-Maidah: 8).

Pada ayat lain, Allah kembali menegaskan bahwa kehadiran para Rasul pada dasarnya untuk menegakkan keadilan bagi manusia, hal ini dijelaskan dalam QS. al-Hadîd/ 57 ayat 25: “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) sepaya manusia dapat melaksanakan keadilan. …”. (QS. al-Hadîd: 25).

Dengan kerangka ini, terlihat sekali adanya upaya dalam diri Gus Dur untuk melumerkan kekakuan dalam Ahlu Sunnah wa al-Jamaah (Aswaja), sehingga tidak menjadi doktrin yang baku dan beku, tapi menjadi doktrin yang dinamis selaras dengan kebutuhan umat di sini dan kini. Gus Dur seolah ingin mengatakan, tidak ada jalan lain untuk menghidupkan doktrin Aswaja, kecuali dengan menginteraksikannya secara terbuka dengan berbagai perkembangsan realitas sosial dewasa ini. Hanya dengan jalan itulah, maka Aswaja akan mampu menampilkan dirinya sebagai doktrin yang terbuka dan ramah dalam mencapai cita-cita Islam sebagai rahmatan li al-âlamîn.

Agus Salim

Dosen Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Fakultas Ushuluddin IAIN STS Jambi

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!