ISLAM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Proses demokratisasi secara makro politik, baik secara langsung ataupun tidak sangat terkait dengan situasi akhir kwartal abad kedua puluh yang merupakan periode demokrasi yang paling menjanjikan dalam sejarah peradaban modern. Ditemukan tudingan sebagaimana diungkapkan oleh antara lain Larry Diamond, Juan J. Linze, Seymour Martin Lipset bahwa bergemuruhnya proses demokratisasi didunia ini terkecuali dunia Islam tidak mempunyai prospek untuk menjadi demokratis serta tidak mempunyai pengalaman demokrasi yang cukup. Malah belakangan ini Samuel P. Huntington dan Francis Fukuyama menyatakan bahwa Islam secara inheren tidaklah sesuai dengan demokrasi, bahkan Huntington lebih jauh menyatakan bahwa Islam bukan hanya bertolak belakang dengan ide-ide demokrasi tetapi juga ancaman bagi peradaban Barat. Pendeskreditan dengan cara membandingkan Islam dengan Demokrasi dan memposisikannya saling berhadapan itu adalah keliru. Sedemikian itu boleh jadi akibat persepsi monolitis terhadap Islam dan ketidakmampuan melihat Islam merupakan agama yang multi penafsiran dan sebagai kegagalan banyak sarjana non Muslim dalam memahami Islam secara benar.

Berbeda dengan itu, Gellner “menemukan” bahwa Islam mempunyai kesamaan unsur-unsur dasar dengan demokrasi. Demikian pula Robert N. Bellah sampai pada kesimpulan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang dikembangkan Nabi Muhammad di Madinah – bersifat egaliter dan partisipatif – terlalu modern untuk ukuran zamannya. Sehingga mereka berkesimpulan tentang kesesuaian Islam dengan demokrasi, seperti doktrin tentang keadilan, egalitarianisme (persamaan), musyawarah atau syura terealisasikan didalam praktek politik kenegaraan awal Islam yang dinilai modern itu. Disebut modern karena adanya kommitmen, keterlibatan dan partisipasi dari seluruh komunitas politik Madinah. Struktur politik yang dikembangkan juga modern dalam artian adanya keterbukaan dalam hal penentuan posisi pimpinan yang didasarkan pada meritokrasi. Sungguhpun Islam memiliki prinsip-prinsip sosial politik yang sejalan dengan prinsip-prinsip umum demokrasi, masih juga muncul pertanyaan sejauhmana sebenarnya ajaran Islam secara keseluruhan koheren dengan nilai-nilai Demokrasi.

Pemikiran itu berdampak dikalangan intern ummat Islam sendiri berkenaan dengan wacana Islam dan demokrasi menjadi persoalan kontroversial, berdasarkan pemetaan oleh John L. Esposito dan James P. Piscatory setidaknya terdapat tiga kelompok teoritisi dan praktisi Islam. Pertama, konservatif “blok kontra”, menolak keterpaduan Islam dan demokrasi yang merupakan dua sistem politik yang berbeda. Islam tidak bisa disubordinasikan dengan demokrasi, akan tetapi Islam dipandang sebagai sistem politik alternatif terhadap demokrasi itu sendiri. Disamping itu pula demokrasi sebagai konsep Barat adalah tidak tepat untuk dijadikan sebagai acuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masuk kedalam kategori ini misalnya adalah elit Kerajaan Arab Saudi dan elit politik Iran pada masa awal refolusinya, Sayyid Qutub dan Tabataba’i.  Kedua, liberal – “blok pro” –, memandang keterkaitan erat antara Islam dan demokrasi, demokrasi diterima sebagai sesuatu yang universal dan bisa berkembang dinegara-negara muslim. Berbeda dengan demokrasi apabila demokrasi didefenisikan secara prosedural seperti dipahami dan dipraktikkan di negara-negara maju (Barat), sedangkan Islam merupakan sistem politik demokratis kalau demokrasi didefenisikan secara substantif, yakni kedaulatan ditangan rakyat dan negara merupakan terjemahan dari kedaulatan rakyat. Dengan demikian maka dalam pandangan ini demokrasi adalah konsep yang sejalan dengan Islam setelah diadakan penyesuaian penafsiran terhadap konsep demokrasi. Mereka yang termasuk dari kelompok ini misalnya adalah al-Maududi, Mohd. Natsir. Ketiga, moderat – non blok –, pemikiran ini mencari titik temu antara kedua blok diatas dengan mengemukakan adanya perbedaan dan persamaan antara Islam dan demokrasi. Diantara tokoh termasuk kedalam kelompok ini adalah M. Husain Haekal, Fahmi Huwaidi, Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Amin Rais.

Khusus Indonesia pada umumnya tergolong pandangan kedua dan ketiga – bahkan ditegaskan Islam kompatible dengan demokrasi – tampaknya yang lebih dominan karena demokrasi sejak awal kebangkitan nasional awal abad ini para pemimpin dan intlektual Muslim di Indonesia telah merespon demokrasi sebagai sistem yang harus dijalankan dalam kehidupan sosial dan politik, bahkan demokrasi ternyata sudah menjadi bagian integral sistem pemerintahan Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 – terlepas dari kritik dan ataupun “kegagalannya” – baik dalam bentuk demokrasi parlementer (1950-1959), demokrasi terpimpin (1959-1965) dan demokrasi pancasila (1965-1998) dan demokrasi dalam transisi (1998- sekarang).

Demokrasi Religius: Eksperimen Madinah

Rujukan utama etika social politik yang ideal dalam Islam adalah kehidupan sosio-kultural religius dan politik Rasulullah SAW yang terdokumentasikan dalam wujud Piagam Madinah. Piagam Madinah sebagai piagam tertulis pertama dalam sejarah umat manusia yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti modern. Pernyataan itu didukung tidak hanya dari pihak Timur (Islam) saja akan tetapi bahkan oleh pihak Barat. Piagam ini mendahului Konstitusi Amerika (1787) yang biasanya dipandang sebagai konstitusi pertama didunia yang dipelopori oleh Declaration of Human Right pada 5 Juli 1775. Piagam Madinah juga mendahului Konstitusi Prancis (1795) yang dipelopori oleh Les droits de l’home et du citoyen (Agustus 1789). Bahkan juga mendahului konstitusi tidak tertulis dari Inggris yang disebut Magna Charta (15 Juni 1215).

Bunyi naskah Konstitusi itu memuat pokok-pokok pikiran yang dari sudut tinjauan modern mengagumkan dan untuk pertama kalinya dirumuskan ide-ide yang kini menjadi pandangan hidup modern didunia. Inti Piagam Madinah yang terdiri dari 47 butir tersebut adalah sebagai berikut: (1) Semua pemeluk agama Islam meskipun berasal dari banyak suku tetapi merupakan suatu komunitas. (2) Hubungan antara sesama komunitas Islam dan komunitas lain didasarkan atas prinsip: a. Bertetangga baik, b. Saling membantu dalam menghadapi musuh, c. Membela mereka yang teraniaya, d. Saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama.

Butir-butir tersebut mengisyaratkan persamaan hak dan kewajiban sesama warga negara tanpa diskriminasi, yang didasarkan atas suku dan agama dan pemupukan semangat persahabatan serta saling berkonsultasi dalam penyelesaian masalah bersama, dan saling membantu dalam menghadapi tantangan bersama. Semua warga negara terjamin hak mereka untuk mengamalkan agama masing-masing, memiliki persamaan baik dalam hak maupun dalam kebijaksanaan kepada negara tanpa adanya perbedaan yang didasarkan atas agama.

Tentang Piagam Madinah  ini, menurut banyak tokoh intlektualisme Islam sebagai rumusan pemerintahan yang mengatur hubungan sosial politik dikalangan anggota masyarakat Madinah. Ketika itu, masyarakat politik yang tunggal ini, yang digambarkan oleh Nabi Muhammad sendiri sebagai ummah, terdiri dari beberapa kelompok keagamaan yang berbeda seperti Muslim, Yahudi, dan suku-suku pagan. Implikasi Piagam Madinah tersebut terjadinya perkembangan-perkembangan, antara lain; Pertama, komunitas ini dikaruniai dengan “sense of pride and righteousness” (memiliki rasa harga diri dan kebajikan). Kedua, Muhammad SAW telah diterima sebagai Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah, dan konsekwensinya, otoritasnya tidaklah berasal dari para pengikutnya, tetapi dari Tuhan. Ketiga, Muhammad SAW telah memanfaatkan otoritas yudisial yang dimilikinya untuk menjadi hakim bagi kaum muslimin ketika konflik terjadi di antara mereka. Menurut isi piagam tersebut juga Nabi Muhammad SAW memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada hanya sebagai pemimpin religius. Wujud tanggungjawab itu adalah sebagai “Kepala Negara” di Madinah. Watt menyatakan pula, bahwa masyarakat yang dibentuk Nabi Muhammad SAW di Madinah bukan hanya masyarakat agama, tetapi juga masyarakat politik sebagai pengejewantahan dari persekutuan suku-suku bangsa Arab. Instansi persekutuan itu adalah rakyat Madinah dan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpinnya. Sebab beliau disamping seorang Rasul juga adalah Kepala Negara. Pada periode Madinah ini, terbentuk suatu negara dan pemerintahan Nabi Muhammad SAW yang berlangsung 10 tahun (622-632 M).

Bahkan Robert N. Bellah menyebut sebagai model bagi hubungan antara agama dan negara dalam Islam. Sungguhpun begitu, Rasulullah SAW tidak membentuk masyarakat politik yang eksklusif bagi kaum Muslimin. Justru yang ditangani pertama sebagai langkah politik ialah mengatur kerjasama yang baik antar berbagai golongan di kota itu dalam semangat kemajemukan. Kehidupan antar golongan itu diatur atas dasar kepentingan bersama dan secara demokratis, sebagaimana Rasulullah SAW sendiri menjadi pemimpin tertinggi adalah proses yang demokratis. Pluralisme Madinah di bawah pimpinan Rasulullah SAW dan berdasarkan Konstitusinya itu berjalan secara baik dan lancar, dengan tiap-tiap kelompok mengambil bagian kegiatan sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing.

Baca juga:

ISLAM DAN DEMOKRASI (Bagian 1)

ISLAM DAN DEMOKRASI (Bagian 2)

ISLAM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

 

Be the first to comment

Leave a Reply