KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PANDANGAN ISLAM

Tulisan ini mencoba memberikan analisa kekerasan yang dilakukan suami terhadap anggota keluarganya dalam persfektif Islam. Mustopa Hasan dalam bukunya menyatakan bahwa “Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kejahatan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya oleh isteri kepada suaminya”.

Menurut Saraswati, “ada beberapa ketentuan dalam UUP yang tersirat mengatur KDRT. Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat di lakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya, pasal 39 ayat (2) menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai sepasang suami istri lagi”. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya. “No marriage without problem” (tak ada perkawinan tanpa problema) kata Ann Landers, penasihat perkawinan dari chichago, Amerika Serikat, yang dikutip Nasaruddin Latif dalam bukunya “Mariage Counseling”.

“Korban KDRT mayoritas di alami oleh perempuan (istri), tetapi kasus ini tidak banyak terungkap, karena perempuan lebih banyak menyimpannya. Tindak kekerasan demikian di sebut hiddencrime (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelakunya maupun korban berusaha untuk menutupi atau merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.” karena mereka saling melindungi aib keluarga mereka.

Menurut Maidin Gultom yang menjelaskan dalam bukunya, menjelaskan bahwa “Penegak hukum dan aparat terkait dalam penanganan korban kekerasan rumah tangga akan lebih sensitive dan respon sif terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk pencegahan, perlindungan dan penegakan keadilan.” Sementara itu, Islam telah menggariskan bahwa laki-laki adalah ‘penegak’ bagi perempuan,yaitu dijadikan sebagai penanggung jawab terhadap berlangsungnya sebuah keluarga. Diantara tanggung jawab suami itu adalah ‘memukul’ istri apabila ia selingkuh dan memukul anaknya apabila ia meninggalkan shalat sedangkan anak tersebut sudah berusia sepuluh tahun.

Mustofa hasan dalam bukunya menyatakan: “kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kejahatan yang terjadi dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada isterinya adalah oleh isteri kepada suamiya.” dalam rumah tangga tersebut. Sehingga pada akhirnya akan dapat diterik benang merah diantara kedua hukum normatif dan formal tersebut.Kata “kekerasan” dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat (hal tertentu) keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejangan.Istilah “kekerasan” dalam kamus besar bahasa Indonesia juga diartikan sebagai ‘perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain’. Dalam usulan DPR tanggal 6 mei 2003, kekerasan fisik yang dimaksud adalah: “setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka, atau cacat pad tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pungsan atau sampai menyebabkan kematian.”

Sebagaimana yang saat ini dikenal tentang kekerasan terhadap istri, anak, pembantu atau antar anggota keluarga dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) yakni, dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual serta penelantaran rumah tangga. Diantara hak seorang suami adalah mendapatkan penghormatan dan ketaatan secara layak dari anggota keluarga tersebut berkenaan dengan peran seorang kepala rumah tangga dan harus bertanggung jawab baik moral, material dan sp SSiritual dalam menegakkan ajaran Allah swt. Oleh karena itu kewajiban seorang suami meliputi hal-hal yang bersifat material duniawi dan spiritual rohani.

Menurut Saraswati, “perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan hak-haknya terpenuhi Karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang di lindungi disbanding hak-hak tersangka.”

Kewajiban suami yang bersifat material diantaranya adalah memberikan nafkah yang layak menurut ukuran kemampuannya kepada anak, istri dan anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. . Bukan layak menurut ukuran masyarakat dimana ia tinggal. Nafkah tersebut meliputi sandang papan dan pangan. Kewajiban mental spiritualnya adalah memberikan bimbingan kepada istri dan anak serta anggota keluarga yang lain untuk selalu mentaati perintah Allah swt. dan rasul-Nya.

Berdasarkan kepada pasal UUP 31 jo pasal 79 KHI sangat jelas disebutkan bahwa kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat. Menururt Yahya Harahap, “khusus menyangkut ayat(1) UUP ayat (2) KHI merupakan spirit of the age (semangat tuntunan zaman) dan merupakan hal yang sangat wajar untuk mendudukkan suasana harmonis dalam kehidupan keluarga. Dan ini merupakan perjuangan emansipasi yang sudah lama berlangsung.”

Termasuk kewajiban moral seorang suami adalah memberikan teguran bahkan hukuman yang layak dan bersifat mendidik bagi anggota keluarganya yang melanggar aturan Allah swt. dan rasul-Nya. Ia berkewajiban ‘memukul’ istrinya yang selngkuh dan anaknya yang meniinggalkan shalat setelah anak tersebut berumur sepuluh tahun dan ia telah melaksanakan kewajibannya mengajarkan sholat sejak anak tersebut berumur tujuh tahun.

Seorang istri berhak mendapatkan nafkah lahir dan bathin dari suami dan berhak mendapat perlindungan diri dan kehormatan dari suami, termasuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan suami apabila ia masih membutuhkan. Sedang kewajibannya adalah mentaati suami baik dengan kerelaan atau dengan keterpaksaan selama suaminya tersebut masih berdiri dalam jalan yang diridhoi Allah swt. Dan seorang istri wajib menjadi asisten suami apabila si suami sedang tidak ada di rumah tempat tinggalnya.

Lahirnya UU. No 1/1974, melalui pasal 31 ini menghapuskan anggapan yang ada dalam hokum perdata yang menyatakan bahwa wanita tidak cakap untu melakukan perbuatan hukum. Sepertinya yang dikatakan oleh Lili Rasidi, “semangat keseimbangan ini tampaknya tidak muncul di dalam kitab hukum perdata. Pada pasal 108 KUH perdata dijelaskan bahwa kedudukan seorang wanita seteelah yang bersangkutan kawin di anggap tidak mampu bertindak (handelingson bekwamm), oleh Karena hanya dengan bantuan tindak suami yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum”.

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya sudah sangat berbahaya bagi semua para korban terutama bagi istri dan anak yang sering tersakiti, dampak yang terjadi pada anak yang sangat sering di temukan adalah putusnya sekolah, kurangnya perhatian, sehingga seorang anak menjadi brutal dan terkadang menjadi akhlak yang bejat, karna kurangnya pengawasan terhadap anak, hingga mencuri, membrandal, mengemis, dn sebagainya.

Sumber Rujukan
Mustopa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga (Bandung:CV.Pustaka Setia,2011).
Rika Saraswati, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2009).
Nasarudin Latief, Marriage Counseling (Bandung: Pustaka Hidayah, 2005).
Moerti Hidayati Soeroso, KDRT Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis (Jakarta:Sinar Grafika, 2010).
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan (Bandung: Pt. Refika Aditama, 2013).
Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2011).
Rika Saraswati, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga (Bandung:Pt.Citra Aditya Bakti, 2009).
Baharudin Ahmad, Existansi Dan Implementasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
Yahya harahap, Hukum Perkawinan Nasional (Medan: Zahir Trading, 1975).
Lili Rasidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia (Bandung:Alumni,1982).

Penulis: Asropi (Mahasiswa Jurusan KPI UIN STS Jambi)

About Mahasiswa FU 9 Articles
Mahasiswa FU adalah Mahasiswa yang menyumbangkan artikelnya untuk website Kajian Pemikiran Islam. Identitas personal terdapat pada bagian bawah artikel.

Be the first to comment

Leave a Reply