AL-QUR'AN DAN HADITS

KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Bagian dua)

Pada bagian sebelumnya telah diuraikan beberappa terminologi kepemimpinan dalam Islam, baca: KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Bagian satu). Bagian ini akan kembali menguraikan terminologi kepemimpinan yang lain semisal terminologi Ulil Amri.
Kata uli al-amri diterangkan dalam al-Qur’an dalam surat al-Nisa’ ayat 59

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”

Para ulama tafsir mengatakan bahwa sasaran Allah yang terkandung dalam ayat di atas adalah uli al-amr kaum muslimin, yang mencakup para khalifah, imam-imam, dan para penguasa atau apa pun sebutannya. Di samping itu, mereka pun sering disebut dengan kepala negara, presiden, sulthan. Yang penting adalah mereka berpegang teguh pada hukum Allah dan bertindak adil. Sedangkan yang dinamakan adil itu adalah berhukum syari’at Allah, sebagaimana yang dinashkan oleh ayat al-Qur’an lainnya. Ayat tersebut secara tegas memerintahkan kepada umat Islam agar mematuhi uli al-amri (pemimpin) dari kalangan mereka (kaum muslim). Perintah ini sudah barang tentu menghendaki adanya uli al-amr (pemimpin). Dengan pertimbangan demikian, ayat ini juga melalui isyarat al-nash memerintahkan adanya uli al-amri (pemimpin), artinya, dibalik perintah itu tersirat kewajiban mengangkat atau memilih pemimpin, dan pemimpin dalam lingkup yang luas (negara) di wujudkan dengan sosok kepala negara.

Menurut Ibnu Jarir al-Thabari menyatakan, bahwa pendapat yang paling tepat mengenai makna ayat di atas adalah pendapat yang menyatakan bahwa uli al-amri adalah pemimpin (umara) dan para penguasa (wulat). Mereka wajib ditaati di dalam perkara yang mengandung unsur ketaatan kepada Allah dan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Sementara itu, Ibnu Katsir berpendapat, bahwa ayat tersebut bersifat umum untuk semua uli al-amri, baik dari kalangan ulama maupun umara. Kewajiban masyarakat adalah taat kepada pemimpin (uli al-amr)nya dalam batasan yang direalisir al-Qur’an. Sebaliknya, seorang pemimpin wajib berlaku adil dan memberikan amanah kepada orang yang berhak memperolehnya. Dalam al-Qur’an surat al-Nisa : 58 dijelaskan

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”

Dalam ayat ini, terkandung isyarat bahwa suksesi atau perpindahan kekuasaan hendaklah dilakukan secara damai, karena pada awal ayat ini, Allah memerintahkan agar kamu semua memberikan amanah kepada ahlinya. Termasuk dalam pengertian amanah adalah kekuasaan dan pertanggungjawaban, itupun harus diberikan kepada yang berhak, yakni kepada orang yang layak dan ahli dibidang itu. Ayat ini juga meminta kepada orang mukmin, apabila jadi pemimpin supaya menjadi pemimpin yang adil dan jujur. Begitu pula sebaliknya, orang-orang mukmin harus memilih secara adil pula orang-orang yang ahli memegang amanah, memilih bukan karena motif apapu selain kebenaran dan hak, karena kalau demikian juga tidak memberikan amanah kepada ahlinya, dan juga tidak adil.

Menurut al-Qur’an, pada dasarnya seseorang yang diangkat menjadi penguasa/khalifah itu karena dalam kekuasaan-Nya, begitu juga seseorang yang dicopot dari jabatannya adalah karena kekuasaan Allah. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surat Ali Imran : 26.

“Katakanlah: “Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki.”

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam Islam tidak ada seorang pun yang mempunyai kekuasaan mutlak seperti yang terdapat pada monarchi Hobbes atau reka-reka hukum dalam bentuk negara yang diajukan oleh Jhon Austin. Artinya, bahwa kekuasaan pada dasarnya hanyalah milik Tuhan. Von Grunebaum mencamtumkan sebauh cerita dalam karyanya Medieval Islam, tatkala seorang pemimpin salah satu suku di Arab yang baru masuk Islam bertanya kepada Nabi, “sudikah jika nabi kami jadikan sebagai pangeran kami?” Nabi menjawab, “pangeran yang sesungguhnya adalah Allah bukan aku.” Jika Nabi, orang yang dipercaya Allah untuk menyampaikan risalah-Nya, tidak mengklaim dirinya sebagai pemilik kekuasaan, tentu saja tak seorang pun atau juga lembaga kemanusiaan dapat mengaku sebagai pemilik hak prerogatif Tuhan.

Masalah politik dan pentadbiran negara adalah termasuk dalam urusan keduniaan yang bersifat umum. Panduan al-Qur’an juga al-sunnah bersifat umum. Oleh karena itu, permasalahan politik termasuk dalam urusan ijtihad umat Islam. Tujuan ulama atau cendekiawan Islam adalah berusaha secara terus-menerus menjadikan dasar al-Qur’an itu menjadi sistem yang konkret supaya dapat diterjemahkan adlam pemerintahan dan pentadbiran negara di sepanjang zaman. Inilah yang telah dilakukan oleh empat khalifah setelah Rasulullah. Sehingga walaupun mereka tetap dalam rangka mengamalkan ajaran Islam, pengorganisasian pemerintahannya berbeda-beda satu sama lain. Proses pemilihan empat khalifah itu juga melalui mekanisme yang berbeda-beda. Hanya saja, proses pemilihan tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai umum yang terkandung dalam al-Qur’an dan al-sunnah. Dengan demikian, penting bagi kita untuk mengkaji dan memahami proses dari perjalanan sejarah yang lengkap mengenai suksesi kepemimpinan masa Khulafa’ al-Rasyidin.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!