POLITIK

MEMAHAMI HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM ISLAM

[toc title=”Daftar Isi:” title_tag=”strong” list=”ol” depth=”1″]

Karakteristik Pemikiran tentang Negara dalam Islam

Pada periode klasik yakni masa-masa awal Islam sampai pada masa Dinasti Umayyah (661-750 M), pemikiran politik Islam khususnya tentang negara belum begitu kuat di kalangan intelektual muslim, meskipun sudah ada gerakan oposisi dari kelompok Khawarij dan Syi’ah. Hal ini disebabkan karena konsentrasi Dinasti Umayyah lebih banyak berorientasi pada pengembangan kekuasaan. Pemikiran politik tentang kenegaraan baru muncul pada masa Dinasti Abbasiyah.

Beberapa karakteristik yang menonjol dalam periode ini tentang pemikiran Islam tentang negara, antara lain adalah sebagai berikut:

  1. Pemikiran Yunani—khususnya hasil pemikiran Plato—masih mempengaruhi pemikiran Islam tentang asal-usul negara, meskipun kadar pengaruhnya tidak sama antara satu pemikir dengan pemikir lainnya. Plato menyatakan bahwa negara terbentuk karena adanya banyak kebutuhan manusia yang tidak dapat dipenuhi dengan kekuatan dan kemampuan sendiri. Oleh karena itu manusia bekerja sama dan bersatu. Persekutuan hidup dan kerjasama yang semakin lama semakin terorganisir dengan baik itu, kemidian membentuk negara. Teori ini diambil oleh para pemikir muslim. Hal itu dapat terlihat dalam karya Ibnu Abi Rabi’: Suluk al-Malik fiy Tadbir al-Mamalik, al-Mawardi: al-Ahkam al-Shulthaniyyah, dan al-Farabi: al-Madinah al-Fadhilah dan Ara Ahl al-Madinah al-Fadhilah.
  2. Pemikiran lebih merupakan respon terhadap kondisi sosial politik yang terjadi. Al-Farabi berpijak pada paradigma idealistik, utopian dan cenderung tidak realistik. Al-Farabi menegaskan bahwa tujuan didirikannya negara adalah untuk meraih kebahagiaan dan ahli filsafatlah yang mampu mewujudkan kebahagiaan, maka yang pantas menjadi kepala negara adalah para ahli filsafat. Dalam menggambarkan tentang negara ideal dalam kota utama (al-madinah al-fadhilah) pemikir terakhir menyebutnya sebagai suatu keseluruhan dari bagian-bagian terpadu. Hal ini serupa dengan organ tubuh, jika ada bagian yang sakit, maka bagian lain akan bereaksi dan menjaganya. Masing-masing individu diberikan tugas yang sesuai dengan kemampuannya. masing-masing berbeda melakukan pekerjaan sesuai dengan tujuan mereka. Kegiatan yang paling baik adalah kegiatan yang diberikan oleh pemimpin, karena ia berada di tengah kota. Hal ini diibaratkannya seperti jantung yang merupakan sumber dari seluruh aktifitas. Deskripsi tentang kota ideal ini mengingatkan kembali pada teori raja-filosof (The Philosopher King) yang dikemukakan oleh Plato dalam karyanya Republic.

Ibnu Taymiyyah, Ibnu Khaldun, dan Syah Waliyullah

Pada periode pertengahan yang ditandai dengan hancurnya Dinasti Abbasiyah di tangan tentara Mongol pada tahun 1258 M kekuatan politik Islam mengalami kemunduran, maka orientasi politiknyapun berubah. Para pemikir Islam pada periode ini mencerminkan kecenderungan responsif realis terhadap kejatuhan dunia Islam. Di antara pemikir muslim yang muncul pada periode ini, antara lain adalah:

  1. Ibn Taymiyyah yang lahir di Haran dekat Damaskus, Suriah tahun 661 H/1263 M. dan meninggal pada tahun 728 H/1328 M. Pemikir terakhir ini banyak menuliskan gagasannya hampir pada seluruh aspek Islam. Ibnu Taymiyyah beranggapan bahwa kebobrokan umat disebabkan oleh kebobrokan para pemimpin dan kurang tepatnya para pemimpin memilih wakil dan pembantunya. Oleh karena itu ia mengajukan sebuah model pemerintahan Islam, yakni bahwa umat hanya mungkin diatur dengan baik oleh pemerintah yang baik pula.

Teori Politik Ibnu Taymiyyah dirumuskan dalam tulisan-tulisannya merupakan jawaban terhadap situasi dan kondisi yang dialaminya sebagai “suatu akomodasi terhadap kenyataan” yang ia hadapi.

  1. Ibnu Khaldun dalam tulisannya muqaddimah menyatakan bahwa tanpa adanya organisasi kemasyarakatan dan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan, manusia tidak bisa hidup. Oleh karena itu manusia membutuhkan negara. Teori ini sama dengan apa yang lebih dahulu diajukan oleh Plato. Teori ini juga mirip dengan gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh pemikir Islam lebih awal, yakni: Ibnu Abi Rabi’, al-Farabi, al-mawardi, dan al-Gazali.

Sumbangan orisinil dari Ibnu Khaldun dalam pemikiran politik adalah—paling tidak dalam hemat penulis—teorinya tentang ashabiyah (solidaritas kelompok). Adanya ashabiyah yang kuat inilah yang menjadi prasyarat berdirinya suatu negara. Kepala negara harus berasal dari ashabiyah yang paling dominan.

  1. Syah Waliyullah memunculkan pemikiran yang membenarkan pembangkangan terhadap kepala negara yang tiran dan zalim. Menurutnya sifat manusia condong kepada organisasi sosial dan politik. Aspek hukum, moral, masyarakat dan negara harus dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan sifat dasar manusia. Negara merupakan hasil dari konflik, bukan sebagai akibat dari interaksi dalam komunitas yang kompleks. Teorinya tentang Khalifah memadukan pendekatan sufistik dan ahli fiqh. Ke-khalifah-an spiritual mengurus permasalahan agama dan ke-khalifah-an politis bertugas meningkatkan pelaksanaan ajaran agama.

Setidaknya ada tiga hal yang melatarbelakangi pemikiran Islam modern. (1) kemunduran dan kerapuhan dunia Islam yang disebabkan oleh faktor internal yang berakibat munculnya gerakan pembaharuan dan pemurnian; (2) Barat mengganggu keutuhan kekuasaan politik dan wilayah Dunia Islam yang berakhir dengan dominasi penjajahan Barat terhadap sebagian Wilayah Islam yang berakibat pada berkembangnya sikap permusuhan dan anti Barat; (3) Barat unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan organisasi.

Dengan latar tersebut, maka muncullah tiga kecenderungan pemikiran politik Islam, yaitu: integralisme, interseksion, dan sekularisme.

Integralisme berpandangan bahwa agama dan politik adalah menyatu. Negara tidak bisa dipisahkan dari agama, karena tugas negara adalah menegakkan agama sehingga negara Islam menjadi cita-cita bersama. Dengan demikian, syari’at Islam menjadi hukum negara yang dipraktekkan oleh seluruh Umat Islam. Pemikir yang termasuk dalam kelompok ini adalah: Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935 M), Hasan al-Banna (1906-1949 M), Abu A’la al-Maududi (1903-1979 M), Sayyid Quthb (1906-1966 M), Imam Khomeini (1900-1989 M).

Kelompok Interseksion berpendapat bahwa agama dan politik melakukan simbiosis yang saling bergantung. Negara membutuhkan Agama untuk menegakkan aturan-aturan syari’at. Sementara Agama membutuhkan negara untuk mendapatkan legitimasi. Para pemikir ini berada pada garis pemikiran yang moderat dengan tanpa mengabaikan pentingnya negara terhadap agama. Termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah: Muhammad Abduh (1849-1905 M), Muhammad Iqbal (1873-1938 M), Muhammad Husain Haikal (1888-1945 M), Fazlur Rahman (1919-1988 M).

Sementara itu kelompok sekularisme menganggap bahwa agama harus terpisah dari negara dengan argumentasi bahwa Nabi Muhamnmad saw. tidak pernah memerintahkan untuk mendirikan negara. Keberadaan negara dalam masa awal islam hanya merupakan faktor alamiah dalam kehidupan masyarakat. Termasuk dalam kelompok ini adalah: Ali abdul Raziq (1888-1966 M), Thaha husein (1889-1973 M), dan Mustafa Kamal Attaturk (1881-1938 M).

Corak Pemikiran tentang Negara dalam Islam

Khawarij

Khawarij merupakan kelompok Islam yang sangat ekstrim dalam pandangan teologi dan politik. Dalam perkembangannya, Khawarij merupakan kelompok yang diskusinya terbatas pada permasalahan ke-khalifah-an. Kelompok ini menggambarkan beberapa prinsip yang ekstrim. Teori kelompok ini mengenai ke-khalifah-an merupakan teori kepemimpinan masyarakat muslim bisa berlaku bagi setiap orang Arab. Karena khalifah dipilih, maka seharusnya ia tidak turun tahta dan tidak melepaskan haknya dalam hal apapun juga. Namun demikian, jika dia bersifat tidak adil, dia seharusnya dipecat atau bahkan dibunuh jika keadaan memaksa.

Pandangan politik kelompok ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

  1. Menegakkan sebuah negara adalah wajib menurut syari’at. Tapi sebagian kelompok ini ada juga berpendapat tidak harus ada seorang imam terutama jika umat dengan sendirinya dapat menegakkan dasar-dasar keadilan.
  2. Pemilihan umum diserahkan kepada umat. Tidak sah imam kecuali dengan pemilihan umum.
  3. Umat dapat memilih seseorang dari kalangan muslim yang dianggap paling baik dan paling memiliki keahlian, tanpa terikat persyaratan apakah ia berasal dari suku Quraisy atau bukan, atau bahkan apakah ia seorang Arab atau ‘Ajam (asing).

Syi’ah

Sementara itu, dalam Syi’ah, hampir tidak dikenal istilah pemisahan agama dan negara. Setiap bentuk ritual keagamaan selalu dikaitkan dengan ritual politik. Syi’ah dalam wataknya selalu bersifat religius dan politis. Aspek-aspek ini dapat ditemukan berdampingan sepanjang sejarah.

Fokus makalah ini adalah pada pembahasan pandangan politik Syi’ah Imamiah. Hal ini disebabkan mayoritas dari penganut syi’ah yang menjadi sumber dari cabang-cabang Syi’ah adalah imam sebelas yang juga disebut kelompok imamiyah.

Kelompok terakhir beranggapan bahwa pemimpin tidak bertujuan meraih kekuasaan politik, melainkan membimbing dan mengajarkan pengetahuan agama. Pemimpin adalah penguasa sejati yang kekuasaannya diketahui melalui teman-teman sejawatnya. Pemimpin sejati tersebut memerintah umat melalui wakilnya yang dikenal pada “masa kegaiban sementara”. Akan tetapi pada saat ini (“masa kegaiban mutlak”)tidak diketahui siapa wakil yang dimaksud. Oleh karena itu bimbingan keagamaan disampaikan melalui yurisprudensi. Sebagi konsekuensinya, maka para fuqaha untuk sementara ini merupakan pembimbing umat.

Penetapan imam sejati merupakan hak Allah swt. Pemberontakan baru diperbolehkan hanya jika imam keduabelas telah muncul. Bahkan ketika itu pemberontakan menjadi sebuah kewajiban.

Kelompok ini juga berpendapat, sebagimana yang dikemukakan oleh Munawir Sjadzali, bahwa seorang ilmuwan agama yang telah mencapai tingkat mujtahid dan memenuhi semua persyaratan dapat dibenarkan berfatwa harus melaksanakan hukum sesuai dengan syari’at apabila terdapat wahana untuk itu, selama imam belum muncul kembali. Termasuk dalam kelompok ini adalah para ulama di bawah pimpinan Khomeini yang berhasil menumbangkan dinasti Pahlevi dan mendirikan Republik Islam Iran. Hal ini dapat terlihat pada diktum undang-undang dasar negara tersebut. Pada pasal 5 dinyatakan bahwa kekuasaan atas negara dan umat dalam Republik Islam Iran, selama imam masih menghilang (ghaib), ada di tangan ilmuwan agama (faqih) yang adil dan taqwa, atau sejumlah ilmuwan agama (fuqaha).

Mu’tazilah

Sementara itu, Mu’tazilah, pada awalnya hanya merupakan aliran keagamaan yang tidak mencampuri urusan politik. Akan tetapi dalam perjalanannya kelompok ini mendiskusikan juga permasalahan politik. Pandangan kelompok ini terhadap imamah (kepemimpinan) dan imam (pemimpin) menyepakati kelompok khawarij.

Mu’tazilah berpendapat bahwa pengangkatan pemimpin negara bukanlah merupakan kewajiban agama. Namun demikian, menurut mu’tazilah pengangkatan pemimpin negara tidak lagi wajib jika keadilan sudah betul-betul merata pada seluruh rakyat serta sudah tidak ada lagi ancaman terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan rakyat oleh orang-orang fasiq.

Sunni

Kelompok lainnya, yaitu Sunni atau yang juga dikenal sebagai ahl al-sunnah wa al-jama’ah terbentuk selama selama periode akhir pemerintahan Dinasti Umayyah hingga awal Dinasti Abbasiyah. Fondasi tersebut didirikan di atas prinsip pengembangan syari’at (fiqh).

Melalui pemikiran Abu Hasan Ali al-Mawardi (974-1058 M), salah seorang pengikut al-Syafi’i, penjelasan lebih rinci mengenai teori politik Sunni klasik bisa ditemukan. Bukunya al-Ahkam al-Sulthaniyyah merupakan karya klasik yang memuat penjelasan mengenai sistem negara Islam. Dalam buku terakhir, penulisnya memberikan gambaran ideal mengenai ke-khalifah-an. Banyak teolog dan ahli hukum Islam yang mengikuti teori al-Mawardi, di antaranya adalah al-Ghazali (w. 1111) dan al-Baqillani (w. 1013 M). Namun demikian, menurut penulis, para pemikir ini sama sekali tidak membuat sistem politik atau garis-garis besar aturan pemerintahan yang komprehensif, melainkan hanya memunculkan gambaran ideal moral bagi para penguasa dan kekuasaannya.

Berikut ini akan dikemukakan kesimpulan dari Azyumardi Azra mengenai corak pemikiran Sunni mengenai negara dan kepala negara.

Di antara teori politik Islam nyang terbentuk pada akhir periode Abbasiyah ini adalah bahwa Allah swt. merupakan pemegang kedaulatan (hakimiyyah) mutlak dan penguasa semesta, serta pemegang otoritas tertinggidalam negara. Melalui suatu perjanjian, otoritas tersebut didelegasikan kepada manusia sebagai khalifah (instrumen) Allah swt. di muka bumi. Institusi ke-khalifah-an didasarkan pada wahyu, yaitu petunjuk Qur’aniy, untuk mengabdi kepada Allah swt, bukan semata berdasarkan akal.

Secara teoritis, khalifah, bisa dipilih atau dicalonkan oleh sekelompok pemimpin masyarakat (khususnya ulama) yang berpengaruh (ahl al-hall wa al-‘aqdi), tetapi hal ini jarang terjadi. Khalifah juga bisa ditunjuk oleh pendahulunya (khalifah yang berwenang), inilah yang biasa berlaku. Penunjukan seorang khalifah dilanjutkan dengan penerimaan komunitas atau pengakuan publik (bay’ah). Idealisme moral dari teori politik ke-khalifah-an terutama nampak jelas dalam kualifikasi resmi untuk khalifah, yaitu: adil; pengetahuan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum ilahiah (syari’ah); karakter yang baik; keberanian untuk ikut dalam peperangan; kesehatan fisik yang baik; keturunan Kaum Quraisy—suku asal Nabi Muhammad saw. Sebagai amir al-mu’minin (pemimpin kaum beriman), ia wajib memimpin rakyatnya dalam perang (jihad). Ia juga menjadi penjaga atau pelindung Islam, dan pembela iman.

Azyumardi Azra menyimpulkan bahwa ke-khalifah-an bisa dianggap sebagai sistem organik religio-politik yang didominasi oleh hubungan antara yang sakral dan politis. Khalifah adalah figur di dunia yang mendapat pengesahan dari kalangan ulama, yang merupakan para penjaga syari’ah. Gelar beraura keagamaan yang disandang seorang Khalifah, yakni amir al-mu’minin (pemimpin kaum beriman) atau bahkan zhill Allah fiy al-ardh (bayangan Allah di muka bumi), membuatnya tak tertandingi di mata kaum beriman.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!