MESIR DI PERSIMPANGAN JALAN

Mesir kembali di persimpangan jalan setelah hanya kurang lebih satu tahun mencoba tegak di tonggak demokrasi dimana pemilihan secara demokratis telah mengantarkan Mohammaed Mursi menjadi presiden menggantikan Husni Mubarak. Kini, dengan kudeta militer, Mursi dijatuhkan dan hampir semua pemimpin Ikhwanul Muslimin ditangkapi. 3 Juli 2013  Panglima Angkatan Bersenjata, Abdel Fattah al-Sisi, menggulingkan Mursi dan menyatakan bahwa Ketua Mahkamah Adli Mansour Agung sebagai pemimpin caretaker.

Ada fenomena aneh melihat gegap gempitanya banyak rakyat Mesir merayakan kegembiraan mereka di Tahrir Square atas kejatuhan Mursi ini. bukankah dulu merekalah yang menjatuhkan Husni Mubarak karena kediktatoran dan otoritarianisme Mubarak pada peristiwa “The Arab Spring”? Mengapa sekarang mereka kembali senang dengan kejatuhan Mursi yang merupakan presiden dari hasil pemilu demokratis. Mereka juga tahu bahwa penggulingan Mursi dengan cara kudeta seperti itu jelas sangat berbau militerisme. Dengan senang dan bangganya mereka merayakan kejatuhan Mursi, dan tidak memikirkan arah politik Mesir ke depan.

Menurut John L. Esposito Guru Besar Kajian Islam di Georgetown University, “pemecatan” tepatnya “penggulingan” dengan “intervensi” militer (baca “kudeta”) menunjukkan begitu banyak orang Mesir dari semua orientasi politik dan agama telah terinfeksi oleh warisan Mubarak, budaya politik dan nilai-nilai otoritarianisme. Pada akhirnya, semua aktor utama menyerah, baik Islamis Ikhwanul Muslimin maupun Salafi”. Pemerintah AS tampaknya bertekad memimpin dari belakang agar tetap memperoleh pengakuan pemberi kebijaksanaan sehingga kelak akan mendapatkan beberapa keuntungan.

Tidak ada kutukan dunia akan penggulingan Mursi. AS dan negara-negara Uni Eropa hanya menyarankan agar segera kembali kepada proses demokrasi. Dari fenomena ini, sekilas ada kesan bahwa Mursi tidak dikehendaki oleh dunia internasional. Ditambah lagi dengan citra lama dimana Ikhwanul Muslimun di Barat dikenal sebagai ormas fundamentalis Islam. Fenomena ini seperti semakin memperjelas bahwa Mesir tidak pernah bisa lepas dari intervensi visi politik asing.

Mereka yang memiliki kiprah besar dalam peristiwa ini adalah Jenderal Senior di Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan Mohamed el-Baradei, seorang pemimpin liberal dan calon yang gagal pada Pemilu Presiden. Mereka telah mengumumkan peta jalan yang meliputi pemilihan presiden dan parlemen (tanpa tanggal mengumumkan), sebuah cara untuk meninjau kembali konstitusi dan komite rekonsiliasi nasional yang akan mencakup gerakan pemuda. Urutan kepentingan mereka adalah untuk menunjukkan bahwa ini bukanlah sebuah kudeta militer dan pemulihan orde lama. Mereka menginginkan bahwa orang-orang yang bersorak di Tahrir Square seharusnya tidak mengaburkan bahwa Mesir adalah negara yang sangat terpecah dan dalam kekacauan politik yang serius.

Setidaknya terdapat tiga analisa yang bisa diajukan dalam melihat fenomena politik Mesir saat ini. Pertama, kudeta militer hanya sebagai jalan untuk mengakhiri Pemerintahan Mursi, baik itu dilandasi oleh ketidakpuasan atas kinerja Mursi, maupun karena pemunculan citra berkuasanya Kelompok Islamis secara mayoritas. Dalam hal ini Esposito mungkin benar bahwa peperangan politik saat ini merupakan peperangan antara Kelompok Islamis versus Kelompok liberalis. Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa Mohamed el-Baradei memiliki antusias yang besar untuk ikut menyusun peta politik Mesir.

Kedua, di negara seperti Mesir, posisi militer cukup rentan untuk dipergunakan sebagai kendaraan politik “pencabut” kekuasaan resmi dan sah. Mursi adalah presiden yang terpilih secara demokratis dalam Pemilu Presiden tahun lalu. Tetapi, kekuasaan militer tetap menjadi kekuatan utama dibanding suara demokratis masyarakat. Ketiga, kembalinya orang-orang yang besar di masa Husni Mubarak. Adli Mansour adalah Hakim Agung pada masa Husni Mubarak. Apakah ini pertanda bahwa rezim Mubarak masih hidup?

Belum dapat dipastikan apakah kepemimpinan Adli Mansour dapat meredam gejolak sosial yang baru. Apakah betul kepemimpinan ini hanya bersifat caretaker atau akal-akalan militer saja untuk hanya menggulingkan Mursi, dan pada akhirnya Adli Mansour akan terus menjadi Presiden dengan apapun jalannya.

Sekali lagi Mesir adalah di persimpangan jalan, perempatan berbahaya. Akankah jatuhnya pemerintahan Morsi, “bukan di kotak suara Pemilu tetapi melalui pemberontakan populis dan intervensi militer”, memvalidasi klaim bahwa Arab Spring sudah mati dan sekarang di tengah-tengah musim dingin yang panjang, otoritarianisme kembali menunjukkan taringnya?

Baca juga:

ISLAM DAN DEMOKRASI (Bagian 2)

ISLAM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

MASA DEPAN DEMOKRASI MESIR

About Badarussyamsi 64 Articles
Pendiri Website Kajian Pemikiran Islam. Dosen IAIN STS Jambi dan Analis Masalah Sosial Keagamaan

Be the first to comment

Leave a Reply