OPINI

NILAI-NILAI AGAMA DALAM PELAYANAN PUBLIK

Salah satu aspek penting dalam kehidupan dan penghidupan manusia adalah aspek kepercayaan atau keagamaan yang mereka anut. Kepercayaan atau keagamaan yang mereka yakini sesungguhnya merupakan sarana untuk menciptakan kedamaian, ketenangan, kepedulian, dan keharmonisan dalam rangka terwujudnya kehidupan yang layak dan sejahtera bagi manusia yang bersangkutan. Ajaran keagamaan selalu mengandung konsep-konsep tentang kebenaran yang menjadi pedoman hidup bagi penganutnya. Ketaatan terhadap agama yang mereka anut akan membuahkan kestabilan, kedamaian dan kebahagiaan di mana pergaulan dan interaksi di tengah-tengah masyarakat akan dilandasi kejujuran. Pemaknaan kejujuran dalam keagamaan merupakan keutamaan dalam rangka menciptakan kestabilan, kedamaian dan kebahagian melalui suatu tindakan baik yang berkaitan dengan interaksi dan reaksi sesama manusia maupun dengan lingkungan sekitarnya. Gagasan yang terkandung dalam ajaran keagamaan merupakan titik tolak untuk melakukan suatu tindakan terhadap sesama manusia, lingkungan sekitarnya dan ciptaan Tuhan lainnya. Gagasan keagamaan dapat menjadi benteng untuk menanggulangi rayuan atau untuk memperoleh sesuatu dengan mudah yang bukan haknya.

Persoalan pelayanan publik menjadi salah satu pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Demokratisasi – yang telah berhasil memperkuat posisi warga melalui pengakuan hak-hak politiknya – untuk memilih secara langsung wakil-wakilnya dalam pemerintahan dan lembaga-lembaga perwakilan ternyata belum berhasil menempatkan warga benar-benar sebagai panglima dalam sistem pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Kepegawaian Nomor. 43 Tahun 1999, Pegawai negeri Sipil (PNS) selaku aparatur pemerintah memiliki kewajiban untuk bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional. Selaku pelayan masyarakat, PNS harus memberikan pelayanan yang terbaik atau prima kepada penerima pelayanan tanpa pandang bulu. Jadi PNS berkewajiban memberikan pelayanan atau melayani masyarakat, bukannya justru minta dilayani oleh masyarakat. Dari perspektif masyarakat, hal penting dari pelayanan publik adalah adanya suatu standar pelayanan publik yang jelas, apa pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya dan bagaimana bentuk pelayanan itu.

Carut-marutnya pelayanan publik menjadi salah satu indikator gagalnya reformasi birokrasi. Harapan memperbaiki pelayanan publik sebenarnya muncul dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sayangnya implementasi undang-undang ini belum maksimal. Undang-Undang Pelayanan Publik seharusnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan publik. Undang-Undang ini akan memaksa birokrasi untuk bekerja secara baik. Jika birokrasi bekerja secara baik dan dipercaya masyarakat, maka keadaan ekonomi juga bisa membaik.

Persoalannya adalah Undang-Undang Pelayanan Publik masih dipandang sebelah mata oleh para pejabat publik. Sikap dan perilaku pejabat pelayan publik cenderung menonjolkan nilai-nilai yang jauh sebagai seorang public servant. Sikap yang ditunjukkan kebanyakan pejabat pelayanan publik lebih sebagai orang yang ingin dilayani oleh warga sehingga warga dalam posisi yang selalu dirugikan dan bukan seorang yang seharusnya meletakan warga sebagai tuan yang harus dilayani. Otonomi Daerah yang seharusnya memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan, ternyata justru melahirkan banyak masalah seperti, kesenjangan pelayanan publik, alokasi anggaran yang banyak diserap untuk kepentingan birokrasi (elite capture), dan semakin maraknya korupsi. Pelayanan publik menurut Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/Kep/M.PAN/7/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara layanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk tegaknya integritas dan moral dalam pelayanan publik ini hendaknya lebih selektif lagi dalam penerimaan dan seleksi pegawai dengan menggunakan merit sistem atau carier sistem, pejabat-pejabat dalam pelayanan publik harus professional dan masyarakat juga perlu diberdayakan dan dilibatkan sesuai paradigm good governance melalui pembangunan infrastruktur politik yang dimaksudkan guna meningkatkan bergainning position mereka termasuk agar mampu melaksanakan perannya sebagai kontrol sosial terhadap tindakan-tindakan pejabat negara. Parpol, LSM, mahasiswa, pers dan masyarakat umum hendaknya tetap menyuarakan pesan moral dan budaya malu terhadap tindakan pejabat-pejabat negara penyelenggara pelayanan publik yang tercela.

Menurut hemat penulis perlu diterapkannya nilai-nilai agama dalam pelayanan publik agar para pejabat penyelenggara pelayanan publik ini bisa bersikap Amanah, Sidiq, Fathonah, Tabliq, Inovatif dan Silaturahmi. Sesuai dengan apa yang terkandung dalam sila pertama dari Pancasila. Sebaik apapun konsep good governance dan perundang-undangan tentang pelayanan publik dibuat tetapi jika yang mengimplementasikannya adalah individu-individu yang jauh dari nilai-nilai Ketuhanan atau agama, maka konsep dan perundang-undangan itu ibarat macan kertas saja.

Yulfi Alfikri

Dosen Agama Islam pada STITAD AL-Azhar Jambi

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!