GAGASAN PENULIS RENUNGAN

PELIKNYA FENOMENA SOSIAL DI BALIK PEKAN KONDOM NASIONAL

[toc title=”Daftar Isi:” title_tag=”strong” list=”ol” depth=”1″]

Rencananya, tanggal 1 hingga 7 Desember kemarin, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan akan menggelar Pekan Kondom Nasional (PKN). Tetapi kemudian dihentikan menjelang hari keempatnya dengan beberapa alasan. Pada even ini akan diberikan kondom gratis kepada masyarakat. Sekilas, kegiatan ini cukup positif manakala ditinjau dari upaya penanggulangan penularan HIV/AIDS. Namun terdapat sedikit kepelikan di balik kegiatan ini. Tidak semua masyarakat menilai hal itu positif dan justru negatif. Ambillah contoh misalnya kalangan konservatif agama semisal Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) justru menilainya sebagai kegiatan yang dapat memberikan lampu hijau bagi perilaku seksual bebas. Kegiatan ini begitu rentan disalah artikan (mis-undertanding) hingga seolah-olah bisa saja melakukan hubungan seksual asal menggunakan kondom. Pemerintah harus tanggap dan mampu mensosialisasikan makna sebenarnya dari kegiatan Pekan Kondom Nasional tersebut.

Terancamnya Masa Depan Bangsa

Jika kita menyimak data-data pengidap HIV/AIDS sebagai korban seks bebas, sungguh sangat memprihatinkan. Dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2013, Kementerian Kesehatan telah mencatat bahwa terdapat 1.996 penderita yang baru terinfeksi HIV/AIDS khususnya kelompok usia 15-24 tahun. Secara umum, jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia dalam lima bulan terakhir bertambah sebanyak 8.000 orang hingga menjadi 152.267. Laporan Metrotvnews.com, menyebutkan bahwa 40 dari 114 penderita AIDS warga Kota Batu Malang meninggal, padahal Kota Batu hanya berpenduduk kurang dari 200 ribu jiwa. Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mencatat adanya 152.267 penderita HIV/AIDS di wilayahnya, dimana 630 berada di Kalsel. Sebanyak 51 kasus HIV/AIDS terjadi di Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur dalam 12 tahun terakhir. Di sisi lain, dalam 11 bulan terakhir, sebanyak 57 penderita HIV/AIDS di Karanganyar telah meninggal dunia dengan jumlah penderita HIV//AIDS tercatat 173 orang. Sementara di Jambi sendiri berdasarkan data yang dimiliki LSM Sahabat JOTI, saat ini saja penderitanya di Jambi tercatat sebanyak 874 orang.

Memang cukup memprihatinkan manakala kita melihat data-data korban HIV AIDS. Belum lagi jumlah anak-anak dan remaja yang telah melakukan hubungan seksual bebas. Berdasarkan hasil survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap 4.500 remaja, sebanyak 97 persen remaja pernah mengakses pornografi dan 93 persen pernah berciuman bibir. Survei di 12 kota besar itu juga mencatat 62,7 persen responden pernah berhubungan badan dan 21 persen telah melakukan aborsi. 5,3 persen pelajar SMA di Jakarta pernah berhubungan seks. Di Bandung sendiri, puluhan siswa SMP telah berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK). Yang mengagetkan lagi, data yang dihimpun program Save The Children Jawa Barat mencatat bahwa ada sebagian PSK remaja yang mau dibayar dengan pulsa.

Media-media yang disalahgunakan justru menjadi sumber pornografi dan pornoaksi, mulai dari HP, warnet, dan sebagainya turut merusak masa depan anak-anak bangsa. Penyimpangan seksual juga telah melanda anak di bawah umur yakni anak sekolah dasar. Beberapa riset menyebutkan, sebanyak 68 persen siswa SD sudah pernah mengakses situs porno. Sebagai akibatnya adalah maraknya tindak pemerkosaan oleh anak-anak itu sendiri. Di Situbondo Jawa Timur, siswa kelas VI sekolah dasar memperkosa murid taman kanak-kanak. Di Purbalingga Jawa Tengah, 5 Anak SD memperkosa siswi SD teman mereka dan seorang anak TK. setelah melihat video porno dalam HP temannya.

Persoalan pelik yang cukup krusial adalah banyaknya lokalisasi dengan penghuni yang semakin bertambah. Topix.com menyebutkan bahwa kajian cepat dilakukan ILO-IPEC pada tahun 2007 memperkirakan jumlah pekerja seks komersial di bawah 18 tahun sekitar 1.244 anak di Jakarta, Bandung 2.511, Yogyakarta 520, Surabaya 4.990, dan Semarang 1.623. UNICEF memperkirakan bahwa 30% pelacur perempuan di Indonesia adalah dibawah 18 tahun. Tempo.co menyebutkan bahwa Direktur Rehabilitasi Tuna Sosial Kementerian Sosial, Sonny W Manalu, mengatakan saat ini terdapat 40 ribu lebih pekerja seks komersial (PSK) yang menghuni lokalisasi di seluruh Indonesia. Di Jambi sendiri, berdasarkan data Jambi Independent.com, jumlah PSK berkisar 400 orang yang tersebar di dua lokalisasi, Payosigadung dan Langit Biru. Jumlah ini terbilang cukup besar untuk ukuran Jambi sebagai sebuah provinsi yang religius. Belum lagi kasus nikah kontrak yang semakin menjamur. Nikah kontrak tidak dibenarkan dalam agama dan hanya sebagai kedok dari prostitusi terselubung.

Mari Menatap Masa Depan

Berdasarkan paparan di atas, Kita dapat menyaksikan betapa peliknya fenomena sosial di tengah gegap gempitanya seks bebas atau bahkan “pesta seksual” bangsa ini. Siapa lagi yang tidak menikmati perilaku seksual bebas saat ini? jawabannya hampir tidak ada. Dulu Kita populer dengan istilah “Pria hidung belang” untuk menunjukkan bahwa para pelaku seksual bebas adalah mereka yang sudah dewasa, misal om-om atau bapak-bapak. Dulu juga terdapat WTS, atau sekarang PSK untuk menyebut mereka yang berprofesi menjual diri semata. Tetapi saat ini, PSK bukan wanita yang pulang pagi setelah mangkal di lokalisasi semalaman, tetapi siswi-siswi terdidik yang mencari tambahan uang dengan menjual dirinya sehabis pulang sekolah. Julukan apa yang akan Kita berikan kepada anak-anak remaja dan anak-anak di bawah umur yang telah menikmati hubungan seksual bebas?

Dengan demikian, Pekan Kondom Nasional bukanlah satu-satunya solusi, dan hampir dapat disebut bukan solusi dalam kategori primer. Sebaliknya, kealpaan pemerintah menjelaskan secara terang dan bijaksana kepada masyarakat akan berakibat seperti yang dikhawatirkan oleh beberapa kalangan.

Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan antara lain; Pertama pendidikan seksual dan reproduksi, khususnya tentang bahaya seksual bebas kepada para remaja pada khususnya. Jika mereka tahu bahwa perilaku seks bebas dapat berpengaruh atau bahkan mengancam masa depan mereka, mereka akan terhindar dari perilaku seksual bebas. Kedua, pentingnya peran lebih dari pemerintah dan para agamawan. Di sinilah antara agama dan politik harus menjalankan visi perubahan sosialnya. Perubahan sosial bukan menjadi tanggung jawab agama dengan agamawannya ataupun juru dakwah semata, tetapi pemerintah sebagai policy maker sangat menentukan bagi terwujudnya perubahan sosial yang positif. Apa manfaat hujatan dan bahkan aksi sweeping sebagian ormas manakala pemerintah tidak tegas untuk menutup lokalisasi yang ada di masyarakat? Persoalan krusial seperti ini tidak cukup ditangani oleh lembaga FPI, HTI, atau PKS yang selalu berkuar-kuar bagi misalnya, pemberantasan prostitusi, pornografi dan sejenisnya. Selama ini, ormas-ormas tersebut secara aktif menyuarakan aspirasi agar pemerintah cepat tanggap sebelum ribuan anak bangsa akan kehilangan masa depannya.

Ketiga, pemerintah harus tegas menerapkan nilai-nilai agama di masyarakat khususnya dalam konteks permasalahan kebebasan perilaku seksual. Semua agama memiliki kesamaan di dalam memandang penyimpangan perilaku seksual. Islam memandang sek bebas sebagai perzinahan yang ancaman hukumannya sangat pedih. Kristen juga sangat mengecam perilaku seksual bebas serta menyebutnya sebagai “kecabulan” yang menyebabkan dosa. Demikian juga dengan Hindu dan Budha, perilaku seksual bebas dikategorikan sebagai pelanggaran agama.

Badarussyamsi

Pendiri Website Kajian Pemikiran Islam. Dosen IAIN STS Jambi dan Analis Masalah Sosial Keagamaan

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!