POLITIK

PEMIKIRAN POLITIK IBNU KHALDUN (Bagian Dua)

[toc title=”Daftar Isi:” title_tag=”strong” list=”ol” depth=”1″]

Negara dan Masyarakat

Ibn Khaldun membedakan antara masyarakat dan negara, namun keduanya tidak dapat dipisahkan. Menurut Ibn Khaldun, yang membedakan negara dari masyarakat adalah adanya seorang wazi’ yang mempunyai kewibawaan, kekuasaan (Mulk) dan kekuatan (Syaukah).

Perlu di ketahui juga, menurut Ibn Khaldun, hanya masyarakat yang telah menetaplah yang dapat disebut negara, karena kehidupan menetap mendorong kemauan untuk berkuasa dan mempunyai peradaban. Di samping itu, kuatnya sebuah negara tergantung pada besar kecilnya solidaritas (ashabiyah), karena ashabiyah juga dapat dijadikan alat penyelasaian konflik antar golongan yaitu bila suatu konflik harus diselesaikan dengan kekerasan.

Ketergantungan negara pada ashabiyah, menurut Ibn Khladun menunjukan bahwa negara tidak bergantung pada nubuwwah. Hal ini di dasarkan pada kenyataan sejarah bahwa banyak negara yang berdiri tanpa berdasarkan pada nubuwwah.

Alat-alat Negara atau Aparatur Negara

1. Kepala Negara
2. Gubernur
3. Kepala Wilayah
4. Mufti
5. Hakim
6. Polisi
7. Angkatan Bersenjata
8. Pengawas Pasar
9. Pencerakan Uang Logam
Hubungan Pemerintah dan Rakyat

Hubungan antara pemerintah dan rakyat bersifat malakah (pemilikan timbal balik) dalam arti orang memertintah mengatur dan dan menjamin urusan-urusan rakyat dan rakyatpun merasa memiliki pemerintahan. Seandainya ada perlakuan atau sikap yang merusak kepemilikan antara pemerintah dan rakyat seperti adapun kekerasan maka itu merupakan alamat kehancuran negara.

Hal yang dapat menghancurkan negara

Ibn Khaldun menyebutkan hal-hal yang dapat menghancurkan negara yaitu :
1. Pemusatan Kekuasaan (sentralisasi)
2. Kezaliman dan kekerasan yang berlebihan
3. Kemewahan, keangkuhan , kerakusan juga kemalasan
4. Kualifikasi Seorang Pemimpin
5. Ia harus berpengetahuan luas
6. Berlaku adil
7. Mempunyai kesanggupan melaksanakan tugasnya
8. Tidak cacat secara fisik dan mental
9. Mengutamakan kepentingan umum

Landasan pemikiran Ibn Khaldun menguraikan masalah politik adalah sebagia berikut :
Inna al-Ijtima’ al-Insani Dloruriyyun, berorganisasi itu merupakan kebutuhan manusia. Juga mengutip pendapat para filsuf “al-Insan mdaniyyun bi al-Thob’I” pada dasarnya manusia itu berpolitik.

Metode pemikiran Ibnu Khaldun

Salah satu kekurangan manusia itu adanya naluri untuk menguasai dan merampas hak milik sesamanya. Oleh karena itu manusia memerlukan seorang wazi’ yang berwibawa dan mempunyai kekuasaan (mulk). Agar seorang Wazi’ tidak berbuat anarkis, maka harus ada kaidah-kaidah, aturan, hukum dan pemikiran tentang berpolitik. Landasan pemikiran tersebut dijadikan sebagai pijakan Ibn Khaldun dalam merumuskan pemikiran politiknya dengan metodologi sebagai berikut:

1. Metode Jarh dan Ta’dil yaitu analisis kritis atau kejujuran pembawa berita.
2. Histariografi riwayat, yaitu meneliti sedetil mungkin atas peristiwa-peristiwa yang dituturkan.
3. Historiografi dirayat, yaitu menaruh perhatian terhadap pengalaman, penyaksian dan pengamatan secara langsung.
4. Metode Kontemplasi teoritis dan renungan intelektual, yaitu dilakukan setelah meneliti karya-karya sarjana, informasi suatu peristiwa serta inteprestasi sosial yang integral dalam melihat peristiwa.
5. Mengukuhkan kuaslitas sosial dan kultural.

Dengan uraian di atas, terjawablah sudah kegelisahan akademik yang dipertanyakan dalam makalah ini. Dengan kata lain pemikiran politik Ibn Khladun merupakan jawaban atas kekacauan kondisi politik saat itu, dan merupakan rumusan yang integral dari pengalaman praktis dan kontemplasi yang mendalam atas informasi sejarah masa lalu dengan metodologi tersebut di atas.

Kesimpulan

Pemikiran Politik Ibn Khaldun lahir melalui perjalanan yang cukup panjang dan dipengaruhi oleh kondisi sosial politk saat itu. Oleh karena itu pemikiran politiknya merupakan jawaban atas kondisi sosial politik yang mengalami kemunduran. Sumber inspirasi pemikiran politiknya adalah pengalaman ketika berpolitik praktis, informasi sejarah masa lalu dan yang lebih utama adalah inspirasi al-Qur’an dan hadist. Landasan pemikiran politiknya adalah karena manusia saling membutuhkan, kerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mempertahankan diri dari ancaman, juga karena manusia juga mempunyai nurani seperti hewab maka ia membutuhkan seorang pemimpin yang berwibawa dan mempunyai kekuasaan dan kekuatan. Agar kekuasaan dan kekuatan seorang pemimpin tidak di salah gunakan maka perlu adanya hukumm aturan, konvensi dan pemikiran-pemikiran politik.

Abdul Halim

Dosen Ilmu Hadis pada IAIN STS Jambi dan Mahasiswa Program Doktor pada UIN Raden Fatah Palembang

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!