PENGELOLAAN ZAKAT OLEH NEGARA VERSUS MASYARAKAT

Zakat merupakan ibadah ibadah māliyah ijtima’iyyah yang   termasuk dalam rukun Islam  ketiga mendapatkan perhatian Rasuullah  saw  dalam pengelolaannya, zakat menjadi penting bagi kehidupan umat Islam yang dalam Quran  disebutkan  sebanyak dua puluh tujuh ayat, karena  merupakan ibadah  berdimensi horizontal-kemanusiaan yang  dapat mewujudkan  perasaan persaudaran, kebersamaan  di antara masyarakat yang kaya dan yang miskin. Pengelolaan zakat juga dilakukan dengan  semangat pemerataan pendapatan, peningkatan taraf hidup, pengentaskan kemiskinan dan mengangkat kehidupan yang lebih baik  bagi mustahiq  sehingga terwujudnya keadilan sosial serta mewujudkan keseimbangan ekonomi.

Pada masa  Rasulullah saw, pengelolaan zakat dilakukan dengan baik walaupun dalam bentuk organisasi yang masih sederhana. Rasul menunjuk sahabat-sahabat pilihannya yang berkualitas yang memiliki sifat  amanah, jujur, transparan dan akuntabel sebagai  amil zakat seperti Umar bin Khattab dan  Muaz bin Jabal. Zakat yang dikumpulkan di Baytul Māl  kemudian diatur  pendistribusiannya. Setelah wafanya Rasulullah saw, ada sekelompok  orang yang menolak menunaikan  zakat kemudian Khalifah Abu Bakar memerangi orang-orang menolak membayar zakat tersebut. Pada masa Khalifah Usman bin Affan,  salah satu kebijakan  dalam pengelolaan zakatnya   yakni  mengambil   zakat dari harta benda yang tampak seperti binatang ternak dan hasil bumi sedangkan harta benda yang tidak tampak seperti uang dan perhiasan di serahkan kepada wajib zakat (muzakki ) untuk mengeluarkan sendiri zakatnya.

Setelah masa Khulafaur Rasyiddin berakhir, sejarah perkembangan zakat berlanjut pada pemerintahan khalifah Muawiyah. Pada masa ini sistem pemerintahan Islam sudah berbentuk monarchi/kerajaan. Kemajuan Islam telah terlihat dengan administrasi negara yang sudah diatur dengan baik, para pegawai istana dan tentara Islam sudah mendapatkan gaji dari negara yang diambil dari baytul māl,  pada masa itu  pula telah diterapkan pemungutan zakat dari penghasilan,  seperti dari gaji dan pemberian hadiah. Keberhasilan pemerintahan Islam yang mencapai puncaknya, sewaktu dipimpin oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah keturunan bani Umayah, dengan waktu tiga puluh bulan Umar bin Abdul Azis mampu memakmurkan negeri yang luasnya mulai dari semenanjung Baghdad hingga Afrika. Salah satu kebijakannya adalah dengan mengoptimalkan  fungsi Baytul Māl. Karena masyarakat di masa tersebut telah mendapatkan kesejahteraan sehingga petugas amil zakat kesulitan mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan  zakat.

Pengelolaan zakat di dunia Islam modern saat ini mengalami perkembangan  dengan keterlibatan  masyarakat sebagai amil zakat walupun masih  dalam perdebatan akademik apakah hanya negara  yang mengelola zakat sebagaimana yang telah di contohkan oleh Rasulullah saw atau keterlibatan  masyarakat dalam pengelolaan zakat mengingat kondisi dan keadaan dunia Islam modern yang berbeda apabila dibandingkan dengan masa nabi Muhammad saw. Pengelolaan zakat di dunia Islam modern  secara garis besar terbagi atas dua model, yakni pertama  pengelolaan zakat dilakukan langsung oleh negara,  sedangkan masyarakat  kurang berperan aktif  dalam pengelolaan  zakat. Negara punya kekuatan memaksa dan mengontrol pembayaran zakat  sehingga penghasilan zakat bisa ditargetkan  dan Negara  bisa mengambil peran dalam menentukan dan menetapkan orang–orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan  data yang dimiliki negara,  dengan demikian zakat  yang diberikan kepada para mustahik memenuhi standar kebutuhan yang nyata. Pengelolaan zakat dilakukan oleh negara karena diyakini zakat merupakan  salah satu pendapatan  negara dan   merupakan salah satu  ciri dari negara Islam modern.

Negara yang menggunakan  model ini di antaranya adalah Arab Saudi. Setiap warga  di negara Islam tersebut hanya boleh  untuk menyalurkan zakatnya sendiri secara langsung dengan batas maksimal setengah dari total wajib zakat,  sedang separuhnya diserahkan ke negara melalui  Departemen Keuangan. Sedangkan bagi perusahaan,  zakatnya harus disetorkan seluruhnya kepada negara. Selain Arab Saudi, Pakistan juga merupakan negara yang pengelolaan zakatnya dilakukan oleh negara secara sentralistik yaitu oleh lembaga Central Zakat Fund (CZF). Lembaga zakat ini berperan penting dalam  menentukan kebijakan dan pengawasan tentang zakat. Secara struktural hirarki pengelola zakat tersebar ke negara-negara provinsi hingga tingkat unit yang ada di daerah. Negara mempunyai wewenang untuk menentukan pemotongan zakat. Negara lainnya yang pengelolaan zakatnya oleh negara yakni Sudan, pengelolaan zakat di negara tersebut  dinyatakan resmi   setelah diterbitkannya Undang-undang Diwan Zakat pada tahun  1984. Penghimpunan harta zakat di negera Sudan berada dalam lembaga yang juga melakukan penghimpunan pajak sehingga ada semacam tugas dan pekerjaan baru bagi para pegawai pajak tersebut, salah satunya  menyalurkan harta zakat kepada mustahiq.

Kedua, pengelolaan zakat diperankan oleh organisasi masyarakat. Lembaga yang di bentuk masyarakat memiliki otoritas mengumpulkan zakat dari  muzakki kemudian  mengelola zakat sesuai dengan program-program yang telah dirancang    dengan berpedoman dengan undang-undang/aturan yang ditetapkan negara. Di Singapura  Zakat, infak dan sadaqah (ZIS) serta  waqaf  dikumpulkan dan dikelola oleh warga negaranya. Pengelolaan zakat yang dilakukan masyarakat  tersebut ternyata  berhasil membantu menangani kemiskinan dan kebodohan di negara tersebut. Minimnya campur tangan negara  membuat  komunitas muslim di Singapura telah menjelma sebagai civil society  yang  aktif. Negara lainnya yang penghimpunan zakatnya dikelola oleh masyarakat   adalah Malaysia. Posisi  negara  sendiri hanya fasilitator dan penanggung jawab. Pengelolaan zakat di Malaysia ditempatkan dalam Majelis Agama Islam (MAI). Koordinasi MAI ada dalam kementerian non departemen. Peran dan fungsi menteri non departemen membuat lembaga strategis yang bertanggung jawab langsung pada Perdana Menteri. Dari kementerian MAI ini, lahir terobosan yang  inovatif yaitu Pusat Pungutan Zakat (PPZ) yang dikelola masyarakat dan Tabung Haji (TH).

About Abdullah Syahab 4 Articles
Dosen UIN Raden Fatah Palembang dan Pelaku Bisnis Syari'ah

Be the first to comment

Leave a Reply