RELASI ISLAM DAN NEGARA

Oleh: Lutfi Mubarak

Persoalan mengenai Islam dengan negara merupakan bagian permasalahan penting yang terasa aktual dan menarik bagi kalangan intelektual untuk dibahas karena relevansi masalah yang diperbincangkan senantiasa berkembang sepanjang masa dengan berbagai kontroveri pemahaman. Terjadinya kontroversi dan aktualisasi pemahaman disebabkan oleh tidak adanya penjelasan secara tegas baik al-Quran maupun Hadist sebagai sumber utama hukum Islam. Al-Quran dan Hadis tidak menjelaskan masalah yang berhubungan dengan kedudukan negara dalam Islam baik konsep kekuasaan, kedaulatan, konstitusi, struktur maupun sistem pemerintahan yang harus ditegakan oleh umat Islam sehingga dapat disebut negara Islam.

Di samping itu, Nabi Muhammad Saw. sendiri tidak memberi contoh kongkrit dan mapan tentang keberadaan sebuah negara yang harus ditegakkan oleh umat Islam. Setelah Nabi Muhammad wafat, fakta-fakta historis menunjukan adanya aneka ragam bentuk pemerintahan dalam dunia Islam pada masa silam. Sekalipun pada masa Khulafâ al-Râsyidîn dapat dipandang sebagai suri teladan sepanjang sejarah Islam, yang di dalamnya agama dan kekuasaan bersatu dalam pemerintahan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi realitas sepanjang pemerintahan Bani Umayyah (661-750) dan Bani Abbas (750-1258) amat berbeda dengan tahap masa normatif itu. Realitas sepanjang sejarah Islam, bentuk fragmentasi de fakto dalam imperium Islam semenjak 850 M, watak dan kepemimpinan yang tidak  mencirikan Islam dari para pengusasa Islam, sudah tidak memperlihatkan eksistensi negara Islam yang terpandang Ideal.

Persoalan mengenai hubungan Islam dengan negara memunculkan sejumlah pakar politik Islam dengan berbagai gagasan yang sekaligus membuat banyak perbedaan, di antara mereka adalah al-Farabi, al-Baqillani, al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, Hasan Al-Banna, Sayyid Quthb, Jamaludin Al-Afghani, Rasyid Ridha, Muhammad Abduh, Mawardi, Ali Abd. Raziq, Taha Husein, Abu A’la Al-Maududi, Muhammad Husein Haikal, Khomeini, Muhammad Imarah, Mohammad Natsir dan lain-lain.

Setidaknya di kalangan pemikir Islam terdapat tiga paradigma yang berkembang dalam kontek hubungan Islam dengan negara.

Pertama, Islam dan negara mempunyai hubungan integralistik, artinya Islam dan negara tidak dapat dipisahkan, kedua-duanya merupakan satu kesatuan karena wilayah Islam meliputi politik atau negara. negara pada dasarnya merupakan lembaga politik dan Islam sekaligus. Pemerintahan yang diselenggarakan oleh negara haruslah atas dasar kedaulatan Tuhan, karena kekuasaan tertinggi dalam istilah politik adalah Tuhan sedangkan manusia hanya  pelaksana kedaulatan Allah tersebut sebagai khalifah di bumi. Paradigma ini merupakan anutan bagi para kelompok fundamentalis Islam. Di antara tokohnya termasuk Hasan Al-Banna, Sayyid Quthb, Rasyid Ridha dan al-Maududi.

Kedua, Islam dan negara mempunyai hubungan simbiotik, yaitu hubungan timbal balik dan saling memerlukan. Pemikiran ini bisa menempatkan Islam sebagai alat justifikasi dalam penyelenggaraan politik atau negara, atau sebaliknya kebijaksanaan pemerintah menguatkan pelaksanaan perintah-perintah Islam (syariat). Dengan demikian, hubungan timbal balik antar Islam dengan negara dapat menjadi suatu esensial bagi keduanya. Pemahaman yang demikian ini dianut oleh Al-Ghazali, dan dalam beberapa hal Ibnu Taimiyah.

Ketiga, Islam dan negara sama sekali tidak mempunyai hubungan integralistik dan simbiotik. Pemikiran seperti ini lebih bersifat sekularistik, yakni memisahkan anatara Islam dan negara dengan menolak suatu konsep yang menjadikan Islam sebagai dasar negara. Paradigma ini dianut oleh Ali Abd. Al-Raziq, dan Taha Husein.

Salah satu tokoh pemikir Islam yang turut memberikan konstribusi pemikiran tentang Islam dengan negara ialah Muhammad Imarah (selanjutnya disingkat Imarah). Menurut Imarah Islam tidak bisa dipisahkan dengan negara, namun Imarah mengkritik terhadap konsep hakîmiyatullâh (kuasa Tuhan). Selain Syi`ah, menurut Imarah tidak ada komunitas Islam yang mengklaim adanya kemungkinan orang suci, utusan Tuhan, serta figur maksum dalam Islam. Maka dari itu, tidak cukup alasan baik normatif maupun historis untuk membentuk kekuasaan atas nama Tuhan dalam Islam, khususnya dalam tradisi Sunni.

Negara dalam Islam adalah satu bentuk negara yang bersumber pada syariat, bukan negara teokrasi dalam ajaran gereja kristen ataupun negara sekuler seperti dalam teori negara Barat. Jika dalam teokrasi gereja, sebuah kebijakan negara dianggap sebagai perundang-undangan yang mutlak  dilaksanakan atas nama Tuhan, sebab jika tidak dipatuhi, maka akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Tuhan.

1 Comment

  1. Islam dan negara memang tidak dapat dipisahkan, karena diantara keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat untuk saling berkontribusi satu sama lain…
    Namun disini, perlu kita tinjau ulang apakah hukum yang terdapat di dalam al quran sebagai dasar hukum utama islam, kekoherensiannya dalam kontek negara sekarang yang secara umum memiliki hukum dan peraturan tersendiri terhadap apa yang di butuhkan dari negara tersebut. Jika masih ada kesenambungannya antara hukum islam dan hukum negara, lalu bagaimanakah caranya masyarakat awam pada umum dapat mengetahui betul bahwa hukum islam masih dapat di realisasikan dalam suatu negara. Selanjutnya jika hal tersebut dapat diwujudkan akan adanya suatu hubungan yang harmonis antara negara dan islam…
    Intinya… bagaimanakah cara yang tepat dan benar dalam menyampaikan bahwa hukum islam benar dan layak untuk direalisasikan dalam suatu negara…..

Leave a Reply