OPINI

ULAMA DALAM PERCATURAN POLITIK

Tantangan Islam sebagai suatu sistem kehidupan yang sempurna di dalam percaturan dunia, bukan semata-mata faktor internal umat Islam, tetapi lebih banyak faktor eksternal yang dewasa ini di dominasi oleh sekularisme. Sekularisme, yang menjadi pandangan hidup dunia, baik essensi ajarannya maupun sikapnya, senantiasa bertentangan diametral dengan Islam. Dari sistem keyakinan yang menuhankan manusia yang bertolak belakang dengan sistem keyakinan Islam yang menuhankan Allah. Dari sistem pemikiran yang anthroposentris yang sangat bertentangan dengan pemikiran Islam yang theosentris, sampai pada kebijakan politik, ekonomi dan social yang senantiasa memusuhi dan menghancurkan Islam dan kaum Muslimin.

Pada masa Orde Lama, sejak “Dekrit Presiden Soekarno”, 5 Juli 1959 sampai keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, dengan doktrinnya “Nasakom” dan sistem politiknya “Demokrasi Terpimpin” dibawah pimpinan Presiden Soekarno. Dengan doktrin Nasakom, pemerintah berhasil membangun kekuatannya dari golongan-golongan, yaitu Nasionalis (PNI), Agama (Katholik, Protestan, NU, Muhammadiyah, PSII, Perti dan Hindu), Komunis (PKI). Sesuai dengan watak pemerintahan Marxis diseluruh dunia, yang hanya mengenal “sistem dictator ploretar” (diktator rakyat), maka Soekarno, sebagai Presiden dan Pemimpin Besar Revolusi membubarkan Konstituante (Badan Pembuat UUD), DPR hasil Pemilihan Umum yang demokratis 1955, melarang Partai Islam Masyumi, PSI, PRI Bung Tomo, GPII dan menangkap serta menahan ratusan tokoh-tokoh Islam, Sosialis, Nasionalis selama bertahun-tahun tanpa proses pengadilan.

Format keulamaan selama rezim Orde Baru berkuasa dengan sangat dominan dan sentralistis berubah drastis menjadi sangat jinak dan akomodasionis. Pada masa tersebut, berbagai kekuatan otonom masyarakat lumpuh total terserap ke dalam kekuatan gurita negara dalam bentuk korporotisme negara, termasuk entitas keulamaan. Oleh karena itu, para ulama dan tokoh agama yang tidak tergabung dengan negara harus berhadapan dengan negara, seperti terlihat dalam kasus Tanjung Priok, Way Jepara, tersangka peledakan Borobudur, Woyla dan lain-lain. Posisi ulama ketika itu sangat dilematis. Pada satu sisi, ulama paling tidak dalam tradisi Sunni senantiasa memberikan legitimasi keagamaan pada pemegang kekuasaan de facto. Pada sisi lain, juga ada pandangan umum bahwa kekuasaan itu selalu korup dan berdekatan dengan mereka yang sedang berkuasa. Hal ini tentu akan merusak harkat moral ulama dan integritas ajaran mereka. Ada sebuah hadits popular yang menganjurkan sikap ini dan sering dikutip dalam khotbah, “seburuk-buruknya ulama adalah mereka yang pergi menemui umara, sedangkan sebaik-baik umara adalah mereka yang datang menemui ulama”.

Secara makro, ada beberapa sebab runtuhnya wibawa dan legitimasi ulama atau kiai di depan umat atau rakyat. Salah satunya adalah banyak ulama dan cendikiawan muslim menjadi “broker-broker politik”, penandatanganan surat-surat dukungan bagi terpilihnya seorang penguasa, da’i-da’I yang menjadi corong penguasa, juru doa, pembuat fatwa-fatwa bagi penguasa, serta para jurkam dalam kampanye-kampanye politik dengan imbalan bantuan untuk pesantren dan pembangunan desa lainnya. Mereka yang menolak bekerja sama sering dikucilkan dan dianggap oposisi. Bagi ulama sejati, hal ini sungguh sangat menyakitkan, tetapi bagi ulama pemerintah, hal itu tidak menjadi masalah karena ia mengabdikan keulamaannya hanya pada pemerintah bukan pada agama atau rakyat. Meminjam konsep klasifikasi tradisi dari Robert Redfield, dalam realitas historis, para ulama selalu terpolarisasi ke dalam dua tradisi, yaitu tradisi besar (great tradition), yaitu ulama yang berada dalam lingkaran tradisi feodalistik, aristrokrat elite istana yang bercorak patron-klien sebagai abdi dalem dan corong istana, pendamping umara dan terkadang menjadi informan. Dengan demikian, rakyat dipandang ulama dalam tradisi besar ini sebagai objek eksploitasi dan berposisi subordinat. Ulama model ini tidak pernah mau bersatu dengan rakyatnya dengan suatu keakraban dan keterlibatan social. Tradisi kedua yaitu, tradisi kecil (little tradition), yaitu para ulama yang menyatu dengan masyarakat bawah, menjadi pemimpin pelopor yang aspiratif dan terlibat langsung dalam persoalan-persoalan kemasyarakatan.

Proses modernisasi serta metode pendidikan yang cenderung sekuler juga telah memutuskan hubungan kalangan generasi baru dengan ikatan-ikatan primordial dengan model pendidikan tradisional dan figur kiainya sehingga mempengaruhi pola pikir dan pola perbuatannya dalam menyikapi realitas kehidupan. Proses modernisasi ini bukan hanya di kota, tetapi secara massif ditembuskan ke desa-desa melalui program-program pembangunan. Hal ini semakin menyisihkan peran ulama desa. Peran ulama ini digantikan oleh para birokrat desa sebagai representasi kepercayaan negara sehingga semakin jauhlah peran sejarah para elit agama ini dalam pergulatan kekinian. Jangan lagi umat ini seperti buih di lautan. Umat harus bersatu dalam nilai-nilai luhur ajaran Islam. Jika kita bersatu dalam bingkai ketakwaan dan iman, tak ada yang bisa mengalahkan.

Terkait dengan perintah agar umat Islam bersatu dalam surat Ali Imran ayat 103 di atas, Imam Al-Qurthubi menjelaskan tafsir ayat ini, “Sesungguhnya Allah Swt memerintahkan persatuan dan melarang dari perpecahan. Karena bahwasanya perpecahan merupakan kebinasaan dan persatuan (jama’ah) merupakan keselamatan.” (Al Jami’ Li Ahkamil Qur’an 4/159). Pentingnya persatuan ini juga diterjemahkan Buya Hamka dalam lagu “Panggilan Jihad” yang menyerukan persatuan bagi para pemimpin Islam dimana pun berada. Salah satu bait lirik lagu yang dikabarkan dahulu kerap diputar Radio Republik Indonesia (RRI) setiap kali santapan rohani usai shalat Subuh saat itu berbunyi: “Putera puteri Islam harapan agama. Majulah serentak genggamkan persatuan, kalam Tuhan Mari kita memuji mari kita memuja. Peganglah persatuan, kalam Tuhan. Bait lainnya berbunyi: Kalam suci menyentuh kalbu berjuang. Maju serentak mencapai kemenangan. Untuk negara, bangsa dan keadilan, pangilan jihad hidupkan. Pada bait lain berbunyi: “Kalam ilahi menutut persatuan, Perpecahan meruntuhkan kekuatan, pertikaian menguntungkan musuh Tuhan. Hanya iman tauhid dapat menyatukan, tuntutan agama menjadi tujuan”. Akhir kita, harapan kita, di hadapan segudang tantangan yang dihadapi bangsa ini, semoga umat Islam terus bersatu.

Yulfi Alfikri

Dosen Agama Islam pada STITAD AL-Azhar Jambi

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!